Mengabdi Negri Lewat Jalur Pendidikan dan Media
Home » » SBY Kalah Lawan Yusril di Pengadilan, Ini Jawaban Istana

SBY Kalah Lawan Yusril di Pengadilan, Ini Jawaban Istana

Selasa, 15 Mei 2012 22:29

Jakarta - Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Junaidi Hamsyah menjadi Gubernur Bengkulu tidak bisa dijalankan karena ditunda oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Penundaan ini akibat dikabulkannya permohonan kuasa hukum Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin Najamuddin, Yusril Ihza Mahendra.

"Iya (gugatan PTUN) sudah diketahui (Presiden)," kata juru bicara (Jubir) Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2012).

Akibat putusan sela ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung merespon dan melaksanakan putusan tersebut. Yaitu menunda pelantikan Junaidi Hamsyah menjadi Gubernur Bengkulu hingga pokok
perkara gugatan di PTUN selesai diputus.

"Salinan putusan PTUN sudah kami terima dan sudah kami respon. Putusan langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Dalam Negeri. Pelantikan Junaidi seharusnya kan hari ini tetapi langsung ditunda," ujar Julian.

Meski dalam putusan sela kalah, tetapi Presiden SBY menyatakan Keppres No 48/P/2012 tertanggal 2 Mei 2012 sudah sesuai prosedur hukum. Yaitu mengacu pada putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Agusrin dengan hukuman 4 tahun penjara karena korupsi dana APBD Bengkulu senilai Rp 21 miliar.

"Keppres tentang pemberhentian Agusrin dari jabatannya dan pengesahan pengangkatan Junaidi sebagai gubernur definitif dikeluarkan ada dasar hukumnya. Keppres itu turun atas putusan MA bahwa yang bersangkutan menjalani vonis. Karena ada putusan MA tersebut kemudian di-nonaktifkan," papar Julian.

Presiden SBY juga menghormati setiap putusan pengadilan kasus di PTUN ke depannya apapun hasilnya.

"Keberadaan esensi Keppres ini karena ada putusan MA. Memberhentikan karena ada kekuatan hukumnya. Tetapi kan harus dilihat perkembangan selanjutnya masih ada Peninjauan Kembali (PK). Proses hukum tetap berlaku.
Respon ini menunjukkan komitmen kami dalam menyikapi tindak pidana korupsi. Juga menghormati, menjalankan amar putusan hukum," papar Julian.

Seperti diketahui, pasca Agusrin M Najamudian dilengserkan dari kursi Gubernur, Presiden SBY mengeluarkan Keppres. Tidak hilang akal, Agusrin meminta bantuan Yusril Ihza Mahendra untuk membatalkan Keppres tersebut lewat PTUN. Meski pokok perkara belum dikabulkan, tetapi putusan sela PTUN Jakarta memutus perkara ini menjadi status quo.


sumber : detik
Share this article :

What's time

Visitor Today

Twitter

Bimbingan Belajar

Computer Courses

Topik Pilihan

Good News

Ada 6 Kunci Mencapai Lingkungan Pendidikan yang Ideal

Siswa DLC sedang mengikuti kursus English at DLC “ Leiden is Lijden” . Pemimpin itu menderita. Adalah sebuah pernyataan yang diungkapka...

 
Support : Dre@ming Post | Dre@aming Group | I Wayan Arjawa, ST
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Yayasan Arjawa Bhakti Persadha - All Rights Reserved
Template Design by Dre@ming Post Published by Hot News Seventeen