Mengabdi Negri Lewat Jalur Pendidikan dan Media
Home » » Waduh ...... Wibawa Pak Beye Jatuh?

Waduh ...... Wibawa Pak Beye Jatuh?

Rabu, 24 Agustus 2011 07:49

JAKARTA - Respons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap surat pribadi yang dikirim tersangka kasus dugaan suap proyek wisma atlet, M Nazaruddin menuai kritikan bahkan kecaman. Menjadi polemik dan isus tersendiri dari kasus utama Nazaruddin.

SBY membalas surat tersebut tertanggal 21 Agustus 2011 yang diantar kurir ke Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, di mana Nazaruddin meringkuk di tahanan dan sekarang ngotot ingin dipindah. Bahkan, surat balasan Presiden itu juga diumumkan langsung ke publik oleh pihak Istana.

Adanya jawaban surat itu point demi point oleh SBY dinlai banyak pihak berlebihan dan cenderung diskriminatif terhadap rakyat. Sebab, masih banyak surat, SMS, kotak pos, pengaduan online, dan lain
sebagainya dari warga biasa, terlebih menyangkut perkara HAM justru tidak mendapat penjelasan secara proporsional.

Selain itu, surat dari Nazaruddin ini tidak dalam konteks sebagai warga negara yang meminta perlindungan, melainkan ada indikasi upaya tawar-menawar dalam proses penengakan hukum dari kasus yang membelitnya. Hal itu terlihat dari janji Nazaruddin yang tidak akan menceritakan apapun yang dapat merusak citra Partai Demokrat serta KPK. Semua itu dilakukan Nazaruddin, asalkan SBY berjanji memberikan ketenangan lahir dan batin bagi istri dan anak-anaknya.

Presiden SBY tidak semestinya membalas "curhatan" Nazaruddin karena hanya akan mencoreng mukanya sendiri. Artinya, wibawa SBY sebagai kepala negara bisa jatuh gara-gara membalas surat yang cacat secara hukum dan ketatanegaraan, seperti dikemukakan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latief di Gedung DPR, Senin 21 Agustus 2011.

Reaksi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini seharusnya sadar akan motif lain di balik surat tersebut, telah mengundang aksi dari artis senior Pong Hardjatmo. Pria yang beberapa waktu lalu berbuat heboh karena mencoret-coret atap gedung kura-kura DPR dengan tulisan "Jujur, Adil dan Tegas" dengan cat merah metalik, kesal dengan perlakuan istimewa yang diterima Nazaruddin.

"Saya punya hak seperti halnya Nazaruddin yang kirim surat ke Presiden dan langsung dibalas," ujar Pong di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa 23 Agustus 2011.

Saking seringnya SBY menanggapi kasus Nazaruddin ini, Charta Politika memiliki catatan tersendiri selama kurun waktu Mei hingga Agustus 2011 di tujuh media cetak dan lima media online. Hasil penelitian Charta Politika, SBY mengeluarkan pernyataan sebanyak 138 kali, baik itu melalui juru bicaranya ataupun pernyataan langsung dalam konferensi pers.

Menurut Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya, keikutsertaan SBY dalam memberikan komentar sangat terasa sekali. "SBY luar biasa konsen dalam isu ini tetapi jelas sekali memang paling banyak beri komentar," katanya dalam diskusi bertema Peluru Kosong Nazaruddin: Pengaruhnya terhadap Masa Depan KPK dan Partai Demokrat di kantor Charta Politika, Kebayoran Baru, Jakarta, kemarin.

Keterlibatan SBY, lanjutnya, terasa sekali hingga pernyataan langsung dari SBY jauh lebih besar dibanding ketika menanggapi kasus Century, Cicak-Buaya, dan kasus Gayus Tambunan.

Hal itu justru berbeda dengan tanggapan SBY terhadap kasus-kasus berbau HAM. Berdasarkan data LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), sebanyak 1.474 surat pengaduan korban pelanggaran HAM yang diadukan kepada Presiden SBY hingga kini belum mendapatkan tanggapan. Bahkan, surat tersebut cenderung diabaikan.

Respons SBY terhadap surat Nazaruddin dinilai Kontras berbanding terbalik dengan upaya yang dilakukan korban pelanggaran HAM untuk berkomunikasi dengan Presiden. Sejak 2007, korban pelanggaran HAM telah melakukan 222 kali aksi Kamisan di depan Istana Negara dan mengirimkan 192 surat kepada Presiden untuk meminta Presiden menyelesaiakan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara adil.

Pada 15 Agustus 2011, menurut Kontras, sebanyak 1.279 surat yang dikirimkan korban-korban pelanggaran HAM berat kepada Presiden sebagai bentuk keputusasaan dan harapan atas terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya di masa lalu. Namun, hingga kini surat tersebut belum pernah ditanggapi.

“SBY memang lebih mementingkan persoalan yang menyangkut dirinya dan nama baiknya. Dalam kasus Nazar, sangat jelas sekali bahwa itu berkaitan dengan nama baik SBY,” kata aktivis HAM, Usman Hamid.

Sementara itu politisi Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengklaim SBY sering membalas surat keluhan masyarakat utamanya dari pedesaan. "Semuanya ditanggapi, tapi kan masalahnya ada yang prioritas dan tidak prioritas. Jadi mana yang didahulukan dahulu. Surat yang dari desa saja dibalas sama Ibu Ani dan Pak SBY, jadi tidak ada masalah," katanya.

Ramadhan menyebut surat itu sebagai penegasan bahwa SBY sebagai kepala pemerintahan tidak akan mengintervensi proses hukum yang ditangani lembaga penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Surat SBY itu kan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan mengimbau kepada Nazaruddin untuk menyampaikan semua informasi yang dia ketahui. Dengan seperti itu menunjukkan jika Presiden tidak mengintervensi," lanjutnya.

Memang, tiga bulan belakangan ini publik di Tanah Air dijejali dengan pemberitaan media masa seputar kasus Nazaruddin. Kasus korupsi ini banyak menyita perhatian publik karena menyangkut elite dari partai penguasa saat ini, yakni Demokrat.  

Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebutkan Nazaruddin diduga terlibat 35 kasus dugaan korupsi senilai Rp6,03 triliun. Dua kasus di dua kementerian yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Nasional, saat ini masuk tahap penyidikan KPK. Sementara dua kasus lainnya di dua kementerian senilai Rp2 triliun memasuki tahap penyelidikan. Adapun 31 kasus lainnya, KPK masih berupaya mengumpulkan keterangan dan bahan.

Tak ayal, Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengaku kasus Nazaruddin ini telah membuat partainya stres. Bagaimana dengan publik? Tentunya akan lebih pusing jika akhir dari badai politik yang menerpa Partai Demokrat ini berujung antiklimaks.


sumber : okezone
Share this article :

What's time

Visitor Today

Twitter

Bimbingan Belajar

Computer Courses

  • Membuat Kartu Nama - Hampir setiap orang baik yang bekerja sebagai karyawan maupun orang yang merintis usaha pribadi berkeiinginan untuk menambah relasi. Salah satu sarana yang...
    2 hari yang lalu

Topik Pilihan

Good News

Ada 6 Kunci Mencapai Lingkungan Pendidikan yang Ideal

Siswa DLC sedang mengikuti kursus English at DLC “ Leiden is Lijden” . Pemimpin itu menderita. Adalah sebuah pernyataan yang diungkapka...

 
Support : Dre@ming Post | Dre@aming Group | I Wayan Arjawa, ST
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Yayasan Arjawa Bhakti Persadha - All Rights Reserved
Template Design by Dre@ming Post Published by Hot News Seventeen